KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA

KASUS PT NIRWANA ARVINDO MAHAPUTRA dengan HAIRO

PT NIRWANA ARVINDO MAHAPUTRA adalah perusahaan yang
bergerak dalam bidang desain grafis. Perusahaan ini memasarkan dan
memperdagangkan karya dan jasanya secara nasional mapun internsional,
melalui pemasaran secara langsung maupun melalui media internet.
Pada tanggal 21 januari 2008 PT NIRWANA membuat dan
mendaftarkan website perusahaan http://www.NirwanaArvindoMahaputra.com dan
melakukan upload karya-karya desain grafisnya dalam website tersebut.
Kemudian pada tanggal 13 Februari 2008 PT NIRWANA mengetahui dari
salah seorang pegawainya, bahwa karya desain grafis dibawah ini:

 

telah digunakan seseorang dalam web-pages di website http://www.deviantart.com
dan diakui sebagai ciptaan dari seseorang berkebangsaan Thailand yang
beridentitas HAIRO, karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara didownload
dari website perusahaan PT NIRWANA tanpa izin.

Upaya Hukum :

Pada tanggal 14 Februari 2008 PT. NIRWANA melakukan somasi
melalui e-mail yang berisikan PT. NIRWANA adalah pemegang hak cipta
karya desain grafis tersebut dan desain grafis tersebut dilindungi oleh hak
cipta, sehingga HAIRO harus mencantumkan nama dan membayar royalti
sebesar 150 US$ karena telah menggunakan karya desain grafis tersebut atau
menghentikan pengumuman terhadap karya desain grafis yang telah diambil
selambat-lambatnya pada tanggal 21 Februari 2008.

Pada tanggal 15 Februari 2008, HAIRO membalas somasi PT.
NIRWANA dan menyatakan bahwa karya desain grafis tersebut hanya
digunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk dijual kembali, dan bukan
untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya desain grafis tersebut dan
meminta waktu hingga tanggal 1 Maret 2008 untuk menghentikan pemakaian
karya desain grafis tersebut dalam Blog-nya.
Pada Tanggal 2 Maret 2008 PT. NIRWANA masih melihat karya
desain grafis tersebut digunakan dalam blog HAIRO Sehingga pada tanggal
tesebut PT. NIRWANA melakukan somasi kedua, tetapi tidak mendapatkan
tanggapan apapun dari HAIRO.
PT. NIRWANA tidak mengetahui langkah-langkah yang harus dilalui
untuk menuntut hak cipta karya desain grafis tersebut dalam dunia maya
(Internet), keterbatasan waktu dan biaya, menjadi faktor-faktor PT.
NIRWANA tidak melakukan gugatan. Sehingga sampai saat ini karya desain
grafis tersebut masih digunakan oleh HAIRO dalam web-pages di
http://www.deviantart.com.

KASUS PT IDEA FIELD INDONESIA dengan MEDIANCE

PT IDEA FIELD INDONESIA berlokasi di jalan burangrang No 34
Bandung. Jawa Barat. Indonesia. adalah perusahaan yang sedang berkembang,
dan bergerak dalam bidang desain grafis dan desain multimedia. Perusahaan
ini menciptakan desain dengan isi dan konteks yang kuat, menciptakan
produk-produk ( desain ) yang yang indah dan tiap kliennya di tangani dengan
detail dan teliti. karya desain grafis PT IDEA FIELD INDONESIA bersifat
dinamis dan dapat berubah-ubah mengikuti perkembang zaman. Perusahaan
ini memasarkan dan memperdagangkan jasanya secara nasional dan
internsional, melalui pemasaran secara langsung maupun melalui media internet agar karya desain grafisnya dikenal dan digunakan secara
internasional.
Melalui http://www.elance.com PT IDEA FIELD INDONESIA memasarkan
karya-karya desain grafisnya didunia maya (internet), dalam website ini PT
IDEA FIELD INDONESIA dihubungkan dengan para pembeli karya desain
grafis atau pembeli jasa untuk membuat desain grafis. Dalam website ini PT
IDEA FIELD INDONESIA diharuskan me-upload katalog yang berisi karyakarya desain grafis, agar para pembeli bisa melihat hasil-hasil karya yang
diciptakan oleh perusahaan. Salah satu katalog yang di-upload di internet
adalah katalog dibawah ini :

Pada tanggal 13 Juni 2008 PT. IDEA FIELD INDONESIA
mendapatkan laporan dari http://www.elance.com bahwa katalog berisi karya-karya
desain grafis digunakan tanpa izin oleh pihak MEDIANCE dalam website
elance.com dan lambang the idea field diubah menjadi lambang MEDIANCE.
Sehingga katalog tersebut berhasil menarik para pembeli jasa pembuat karya
desain grafis untuk membeli karya dan jasa MEDIANCE, bahkan
MEDIANCE berhasil menjual salah satu karya desain grafis dalam katalog
tersebut.
 

Upaya Hukum :
 

Pada tanggal 24 Juni 2008 PT. IDEA FIELD INDONESIA melakukan
somasi pada MEDIANCE melalui e-mail yang berisikan, bahwa katalog
tersebut dan semua karya deain grafis didalamnya adalah ciptaan PT.IDEA
FIELD INDONESIA yang dilindungi oleh hak cipta, sehingga MEDIANCE
harus menghentikan penggunaan katalog tersebut dan membayar sejumlah
uang karena telah menjual salah satu karya desain grafis dalam katalog
tersebut sebesar 500 US$ selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juni 2008.
Sampai pada tanggal 29 Juni 2008 tidak ada tanggapan dari
MEDIANCE terhadap somasi PT IDEA FIELD INDONESIA. Kemudian PT
IDEA FIELD INDONESIA meminta bantuan kepada http://www.elance.com
sebagai pihak yang menyediakan layanan untuk menyelesaikan masalah
dengan pihak MEDIANCE. Sehingga pada tanggal 15 Juli 2008 tim
Elance.com membentuk badan arbitrase Ad-Hoc untuk menyelesaikan
permasalahan ini. Pihak PT IDEA FIELD INDONESIA memilih hakim arbiter
dari Asosiasi Desain Grafis Internasional dan pihak MEDIANCE
menyetujuinya.

Hasil arbitrase pada tanggal 15 Agustus 2008 adalah pihak
MEDIANCE akan menghentikan penggunaan katalog tersebut dalam website
elance.com dan akan membayar uang sebesar 300 US$ atas penggunaan
katalog dan perbanyakan karya desain grafis tersebut. Hasil putusan Arbitrase
tersebut telah dilaksanakan oleh MEDIANCE. Tetapi uang sebesar 300 US$
harus rela dipotong sebesar 100 US$ untuk biaya arbitrase yang disediakan
oleh http://www.elance.com

SUMBER : http://pelanggaranhakcipta.blogspot.co.id/2013/05/kasus-kasus-pelanggaran-desain-grafis.html

 

HAK CIPTA

Pengertian hak cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Perlindungan Hak Cipta

 Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun 2002. Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:

♦   Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;

♦   Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan,   Ilmu   Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;

♦   Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang   Persetujuan  Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman   Suara  antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;

♦   Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;

♦   Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Pesetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;

♦   Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;

♦    Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997  tentang   Pengesahan   Berne Convention  For The  Protection  Of Literary and Artistic Works;

♦    Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997  tentang   Pengesahan  WIPO Copyrights Treaty;

♦    Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004  tentang   Pengesahan  WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);

♦    Peraturan   Menteri   Kehakiman   RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;

♦    Keputusan   Menteri  Kehakiman   RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;

♦    Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;

♦    Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.

Pembatasan Hak Cipta

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, hal-hal sebagai berikut:

a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang  diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau

c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

d. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran  Hak Cipta:

♦    penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

♦    pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

(i)     pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;

(ii)    ceramah  yang  semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

(iii)  pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan   tidak merugikan kepentingan  yang wajar dari Pencipta;

♦     Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;

♦     Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

♦     Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

♦     Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh  pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Hal-hal yang dapat pencipta atau pemegang hak cipta lakukan jika ada pihak yang melakukan pelanggaran

1.      Mengajukan permohonan Penetapan Sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan Sementara ditujukan untuk:

1. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan,  termasuk tindakan importasi;
2. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait  tersebut  guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
1. Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya  dan  meminta  penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk  menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (putusan sela).
2. Melaporkan  pelanggaran  tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan/atau PPNS DJHKI.

Ketentuan Pidana

(a)    Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(b)   Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual  kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(c)    Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau  denda  paling  banyak Rp 500.000.000,00  (lima  ratus juta rupiah).

(d)   Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(e)    Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(f)    Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(g)   Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00  (seratus lima puluh juta rupiah).

(h)   Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00  (seratus lima puluh juta rupiah).

(i)     Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

SUMBER : http://119.252.161.174/?p=40

Jenis karya apa yang tunduk pada hak cipta?

Kepemilikan hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan karya dengan beberapa pengecualian. Saat seseorang menciptakan sebuah karya asli, yang terpasang tetap pada medium yang nyata, dia secara otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut.

Banyak jenis pekerjaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, misalnya:

• Karya audio visual, misalnya acara TV, film, dan video online
• Rekaman suara dan komposisi musik
• Karya tertulis, misalnya bahan kuliah, artikel, buku, dan komposisi musik
• Karya visual, misalnya lukisan, poster, dan iklan
• Video game dan perangkat lunak komputer
• Karya dramatis, misalnya drama dan musikal

Apakah mungkin menggunakan sebuah karya yang dilindungi hak cipta tanpa melanggar?

Ya, dalam beberapa keadaan, menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa melanggar hak cipta pemilik mungkin saja terjadi. Untuk informasi selengkapnya tentang hal ini, Anda mungkin ingin belajar tentang penggunaan wajar. Penting untuk diperhatikan bahwa konten Anda dapat dihapus sebagai tanggapan atas klaim pelanggaran hak cipta meskipun Anda telah...

• Memberi kredit kepada pemilik hak cipta
• Menahan diri untuk tidak menghasilkan pendapatan/uang dari konten yang melanggar
• Membayar salinan konten yang dipermasalahkan
• Melihat konten serupa yang muncul di tempat lain di internet
• Membeli konten termasuk salinan digital atau salinan kerasnya
• Merekam konten untuk Anda sendiri dari TV, bioskop, atau radio
• Menyalin konten untuk Anda sendiri dari buku teks, poster film, atau foto
• Menyatakan bahwa "tidak bermaksud melakukan pelanggaran hak cipta"

Beberapa pembuat konten memilih untuk menyediakan karya mereka agar dapat digunakan kembali dengan persyaratan tertentu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini, Anda mungkin ingin mempelajari tentang lisensi Creative Commons.

Dapatkah Google menentukan kepemilikan hak cipta?

Tidak. Google tidak dapat memediasi sengketa kepemilikan hak cipta. Saat menerima pemberitahuan penghapusan yang valid dan lengkap, kami menghapus konten tersebut sesuai undang-undang. Saat menerima pemberitahuan tanggapan yang valid, kami meneruskannya kepada orang yang meminta penghapusan. Jika masih ada sengketa, kami serahkan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah di pengadilan.

Apa perbedaan antara hak cipta dan merek dagang? Bagaimana dengan paten?

Hak cipta hanyalah salah satu bentuk kekayaan intelektual. Ini tidak sama dengan merek dagang, yang melindungi nama merek, moto, logo, dan pengidentifikasi sumber lain dari penggunaan oleh orang lain untuk tujuan tertentu. Hak cipta juga berbeda dari hukum paten, yang melindungi penemuan.

Apa perbedaan antara hak cipta dan privasi?

Hanya karena Anda muncul dalam video, gambar, atau rekaman audio, bukan berarti Anda memiliki hak cipta untuk itu. Misalnya, jika teman mengambil gambar Anda, dia akan memiliki hak cipta atas gambar yang dia ambil. Apabila seorang teman, atau orang lain, mengunggah video, gambar, atau rekaman Anda tanpa izin, dan Anda merasa hal tersebut melanggar privasi atau keamanan, Anda mungkin ingin mengajukan keluhan privasi.

Persyaratan Pemberitahuan Pelanggaran Hak Cipta

Cara termudah untuk mengajukan keluhan adalah menggunakan pemecah masalah hukum kami.

Pemberitahuan hak cipta harus mencakup unsur berikut. Tanpa informasi ini, kami tidak akan dapat mengambil tindakan terhadap permintaan Anda:

1. Informasi kontak Anda

Anda harus memberikan informasi, misalnya alamat email, alamat fisik, atau nomor telepon, sehingga kami dapat menghubungi Anda untuk membahas keluhan.

2. Deskripsi tentang karya Anda yang diyakini telah dilanggar

Dalam keluhan Anda, pastikan untuk mendeskripsikan dengan jelas dan lengkap tentang konten berhak cipta yang ingin dilindungi tersebut. Jika karya berhak cipta yang tercakup dalam keluhan lebih dari satu, hukum memperbolehkan daftar perwakilan dari karya-karya tersebut.

3. Setiap URL yang diduga melanggar

Keluhan harus berisi URL spesifik dari konten yang diyakini melanggar hak Anda, atau kami tidak akan dapat menemukannya. Informasi umum tentang lokasi konten tidaklah cukup. Sertakan URL akurat dari konten yang dipermasalahkan.

4. Anda juga harus menyetujui dan menegaskan kedua pernyataan berikut:

• “Saya dengan niat baik menyatakan bahwa penggunaan materi berhak cipta yang diduga melanggar dan dideskripsikan di atas tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, agennya, atau hukum.”
• Dan
• “Informasi dalam pemberitahuan ini akurat dan saya bersumpah, di bawah ancaman pidana atas keterangan palsu, bahwa saya adalah pemilik hak cipta atau yang berhak bertindak atas nama pemilik hak eksklusif yang diduga dilanggar.”

5. Tanda tangan Anda

Keluhan lengkap memerlukan tanda tangan fisik atau elektronik dari pemilik hak cipta atau perwakilan yang sah untuk bertindak atas nama mereka. Untuk memenuhi persyaratan ini, Anda dapat mengetikkan nama hukum lengkap untuk bertindak sebagai tanda tangan Anda di bagian bawah keluhan.

SUMBER : https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=id